"Demokrasi di Indonesia telah mati." (Bahasa Melayu)

 

 

Ketegangan politik semakin meningkat di Indonesia terkait dengan penguatan pengaruh politik Presiden Joko Widodo. Pada hari Selasa minggu ini, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan untuk menghapuskan persyaratan minimum untuk pencalonan dalam pemilihan daerah dan mempertahankan batas usia minimum calon sebesar 30 tahun. Keputusan ini membuat anak Presiden yang berusia 29 tahun, Kaesang Pangarep, tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan wakil gubernur Jawa Tengah, sementara membuka jalan bagi calon kuat lainnya seperti Anies Baswedan untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

 

Namun, DPR menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan rancangan undang-undang darurat dalam waktu 24 jam untuk membatalkan perubahan ini. Rancangan undang-undang tersebut diperkirakan akan disetujui pada hari Khamis, dengan DPR saat ini didominasi oleh koalisi besar yang berafiliasi dengan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Situasi ini dianggap sebagai titik balik penting dalam demokrasi Indonesia.

Presiden Jokowi menghadapi kritik yang semakin meningkat atas konsolidasi kekuasaan yang semakin kuat dan tuduhan membangun dinasti politiknya sendiri. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dan pengabaian keputusan tersebut oleh legislatif dapat diartikan sebagai perjuangan kekuasaan. Situasi politik ini diperkirakan akan memiliki dampak besar pada masa depan demokrasi Indonesia.